BLOSUKAN JOKOWI BIKIN NEGARA DAN DPR RUGI BESAR, APA KATA MEGA

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Effendi Simbolon merasa keberatan jika DPR dijadikan ‘tameng’ untuk menangkis kritik publik atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan anggaran uang muka atau down payment (DP) mobil pejabat negara. 

Diketahui, dalam situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab.go.id) disebutkan kalau usulan penambahan anggaran untuk DP mobil pejabat berasal dari DPR atau surat yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam surat tersebut diminta kenaikan menjadi Rp250 juta dari Rp116.650.000 namun dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2015 hanya disetujui Rp210.890.000.

Effendi menilai hal tersebut sangat merugikan DPR karena para wakil rakyat akan dianggap sebagai pihak yang berambisi untuk mendapatkan tambahan tunjangan di tengah situasi bangsa yang sedang kekurangan ini.

“Yang pasti DPR dirugikan karena kita akan dinilai menjadi pihak yang punya ambisi di tengah situasi nasional yang sedang begini (sengsara). Kita mencari sesuatu yang tidak begini, kita lihat apa yang terjadi dan ini suatu contoh kecerobohan Pak Jokowi,” katanya kepada Okezone, Senin (6/4/2015).

Effendi mengatakan, banyak bentuk kecerobohan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi bukan kali ini saja. Di antaranya melanggar Undang-Undang Migas, Minerba, dan lainnya. Untuk itu, Effendi berharap agar digulirkan hak angket energi.

“Makanya saya harap ada angket energi dan persoalan migas BBM, dan Minerba,” ujarnya.

SUMBER: OKEZONE